Manifestasi Collaborative Governance: Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abstract

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan otonom melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola sumber daya dan pembangunan. Meskipun banyak desa mengembangkan BUMDes untuk mendukung pariwisata, sebagian besar masih belum produktif. Penelitian fokus pada keberhasilan Desa Candirejo dalam mengorkestrasi korporasi rakyat melalui BUMDes di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Penelitian ini menyoroti isu-isu seperti pelestarian, kesejahteraan masyarakat lokal, sikap pemerintah daerah, dan komersialisasi yang menimbulkan dilema. Teori collaborative governance menjadi kunci pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif menghasilkan temuan tentang kemampuan desa dalam membangun kolaborasi dan mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Adanya partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama berbagai pihak menjadi elemen krusial dalam mencapai keberhasilan pengelolaan desa wisata.