Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies

The role of Islamic faith-based institutions in collaborative governance to prevent stunting in Indonesia

Galuh Mega Kurnia — 2026-06-26

The dynamics of collaborative governance in accelerating stunting reduction in Madiun City involve various key actors, primarily the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), the National Zakat Agency (BAZNAS), and the Office of Religious Affairs (KUA). This situation indicates that Islamic faith-based institution have a strong contribution to supporting the government in improving public health and creating a quality generation of Muslim society. This study aims to explore the role of BAZNAS and KUA in collaborative governance efforts to accelerate stunting reduction in Madiun City. This research was conducted using a case study approach through in-depth interviews with 49 TPPS actors at the city, sub-district, and village levels, as well as representatives from BAZNAS and KUA. The results show that KUA contributes through communicating religion-based behavior change to prospective brides, teenagers, and religious communities. Meanwhile, BAZNAS implements a zakat-based program that provides economic and environmental support for vulnerable families. The implementation of collaborative governance involving the government and Islamic institutions is in accordance with the Medina Charter drafted by the Prophet Muhammad, which emphasizes cross-sectoral collaboration to achieve community welfare. The involvement of BAZNAS is also in line with the values of Islamic teachings, which hold that zakat is a social instrument for community welfare. Education conducted by the KUA strengthens the community’s foundation in building a harmonious, loving, and compassionate household. Collaboration involving religious institutions offers a culturally grounded and sustainable approach to achieving targets in SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 1 (No Poverty), and SDG 17 (Partnerships for the Goals), particularly in Muslim-majority contexts.

Dinamika collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Madiun melibatkan peran berbagai aktor kunci, utamanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instansi agama islam memiliki kontribusi yang kuat untuk dalam mendukung pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan generasi Islami yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran BAZNAS dan KUA dalam collaborative governance untuk upaya percepatan penurunan stunting di Kota Madiun. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi Kasus melalui wawancara mendalam dengan 49 aktor TPPS di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, serta perwakilan dari BAZNAS dan KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berkontribusi pada pencegahan stunting melalui komunikasi perubahan perilaku berbasis agama kepada calon pengantin, remaja, dan komunitas keagamaan. Sementara itu, BAZNAS melaksanakan program berbasis zakat yang memberikan dukungan ekonomi dan lingkungan bagi keluarga rentan. Implementasi collaborative governance yang melibatkan pemerintah dan lembaga keagamaan sesuai dengan Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang menekankan kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan BAZNAS juga sejalan dengan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam bahwa zakat adalah instrumen sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Edukasi yang dilakukan oleh KUA menguatkan fondasi masyarakat dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Kolaborasi melibatkan lembaga keagamaan yang menawarkan pendekatan yang berlandaskan budaya dan berkelanjutan untuk mencapai target dalam SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik), SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), khususnya dalam konteks mayoritas Muslim.

Silent agency and symbolic authority: negotiating piety and representation among urban Salafi women in Indonesia’s digital sphere

Rofhani Rofhani — 2026-06-26

This article proposes silent agency as a framework for understanding how urban Salafi women in Indonesia negotiate piety and religious authority within the visibility-driven landscape of social media. Drawing on reflective digital ethnography and narrative– visual analysis of forty-five Instagram posts from three Salafi-oriented accounts, the study demonstrates how these women cultivate a religious presence through anonymity, textual discipline, and non-figurative aesthetics. They do not rely on personal visibility or affective expression. Authority is articulated through scriptural citations, standardized templates, and restrained visual fields grounded in collective norms and standards. These practices reveal a representational logic in which concealment becomes a deliberate epistemic stance, reconfiguring agency beyond the liberal assumptions that link to visibility. By identifying the intertwined operations

of visual modesty, symbolic authority, and digital piety, the article demonstrates how Salafi women construct a coherent mode of online participation that aligns with shar‘i commitments while resisting self-exposure. The findings contribute to debates on Muslim women’s digital subjectivities, the aesthetics of Islamic authority, and the politics of non-visibility in the contemporary Islamic public sphere.

Artikel ini mengembangkan konsep silent agency untuk menjelaskan bagaimana perempuan Salafi perkotaan di Indonesia menegosiasikan kesalehan dan representasi dalam ruang digital. Dengan menggunakan etnografi digital dan analisis visual naratif dari empat puluh lima postingan Instagram dari tiga akun bertema Salafi, studi ini menunjukkan bahwa bagaimana perempuan Salafi ini menumbuhkan kehadiran agama melalui anonimitas, disiplin tekstual dan estetika non-figuratif. Mereka tidak mengandalkan visibilitas pribadi atau ekspresi afektif. Otoritas diartikulasi melalui kutipan teks-teks suci, standarisasi template, dan visual yang selalu terkendali dan berdasar pada norma-norma kolektif. Praktik ini mengungkakan logika representasional, di mana penyembunyian menjadi sikap epistemik yang disengaja, mengkonfigurasi ulang agency di luar asumsi liberal yang menghubungan visibilitas. Dengan mengidentifikasi ada saling keterkaitan antara visual modesty, symbolic authority, and digital piety, artikel ini menunjukkan bahwa perempuan Salafi membangun partisipasi online yang koheren dengan komitmen shar’i, sambil menolak eksposur diri. Temuan ini berkontribusi pada perdebatan tentang subjektivitas digital perempuan Muslim, estetika otoritas Islam, dan politik non-visibilitas dalam ruang publik Islam kontemporer.

Majelis Taklim as the arena of global-style dissemination among Muslim women in Central Java

Misbah Zulfa Elizabeth — 2026-06-26

This study aims to address three questions, namely: what kinds of interaction exist within the scope of women majelis taklim in Semarang; what kinds of transaction exist in the interaction within the scope of women majelis taklim in Semarang; and

a question about the impact of the kinds of interaction and transaction on the life of the majelis taklim members. With these research questions, this research focuses on the process of interaction as cultural transmission, kinds of global style, and the impact of global-style style on majelis taklim. Applying qualitative research and analysis of gender and postmodernism, it was found that women in the women’s majelis taklim used the forum as a channel to obtain the information they needed, so the majelis taklim forum was extended, both offline and online. The members of Majelis Taklim used the existing forum to express their needs, not only those related to religious study but also other aspects. The impact is that, although majelis taklim is a medium for learning religion, it also serves as a venue for knowledge, caring, and buying and selling.

Kajian ini bertujuan untuk mengungkap tiga hal, yaitu: jenis-jenis interaksi dalam lingkup majelis taklim perempuan di Semarang; jenis-jenis transaksi dalam interaksi dalam lingkup majelis taklim perempuan di Semarang, dan bagaimana dampak dari jenis-jenis interaksi dan transaksi terhadap kehidupan anggota majelis taklim. Dengan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada proses interaksi sebagai transmisi budaya, jenis-jenis gaya global, dan dampak gaya global terhadap majelis taklim. Dengan menerapkan penelitian kualitatif dan analisis gender serta postmodernisme, ditemukan bahwa perempuan di majelis taklim perempuan menggunakan forum majelis taklim sebagai media untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan, sehingga ada perluasan forum majelis taklim, baik offline maupun online; anggota majelis taklim menggunakan forum yang ada untuk mengekspresikan kebutuhan mereka, tidak hanya yang terkait dengan studi agama tetapi juga hal-hal lainnya; dan dampaknya adalah bahwa meskipun majelis taklim adalah media untuk belajar agama, tetapi juga menjadi tempat pengetahuan, kegiatan saling peduli, serta jual beli.

Negotiating Salafism and national ideology of Indonesia: A study on the curriculum of Salafi educational institutions

Muhammad Hilali Basya — 2026-06-26

Over the past two decades, the Salafi movement in Indonesia has been seen as controversial due to its involvement in religion-based intolerance, violence, and terrorism. There is doubt about the extent to which Salafi educational institutions can nurture their students to live in accordance with the modern Indonesian nation-state. This study aims to examine the curriculum in formal and non-formal Salafi education and analyze their compatibility with the national ideology, Pancasila. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and a documentary study over approximately three months at three Salafi educational institutions in Jakarta, Tangerang Selatan, and Bogor. This article argues that even though most Salafi schools increasingly adjust to modernity and the Indonesian curriculum, they are a representation of their founders, who are Salafi ulama campaigning for their Salafi ideological vision. The Salafi vision, emphasizing the purification of faith, ritual, and social aspects, leads its students to accumulate cultural capital that creates tension with Indonesian ideology, particularly concerning gender equality, religious pluralism, multiculturalism, and freedom of thought and expression.

Selama dua dekade terakhir, gerakan Salafi di Indonesia dipandang kontroversial karena keterlibatannya dalam intoleransi berbasis agama, kekerasan, dan terorisme. Terdapat keraguan tentang sejauh mana lembaga pendidikan Salafi dapat membina siswanya untuk hidup sesuai dengan negara-bangsa modern Indonesia. Studi ini bertujuan untuk meneliti kurikulum dalam pendidikan formal dan non-formal Salafi serta menganalisis kompatibilitasnya dengan ideologi nasional, yaitu Pancasila. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen selama sekitar tiga bulan di tiga lembaga pendidikan Salafi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Dalam artikel ini, kami berpendapat bahwa meskipun sebagian besar sekolah Salafi semakin menyesuaikan diri dengan modernitas dan kurikulum nasional, mereka tetap merepresentasikan para pendirinya, yaitu ulama Salafi yang memperjuangkan visi ideologis Salafisme. Visi Salafi yang menekankan purifikasi akidah, ritual, dan aspek sosial menyebabkan para siswanya mengakumulasi modal budaya yang menciptakan ketegangan dengan ideologi nasional, khususnya terkait kesetaraan gender, pluralisme agama, multikulturalisme, serta kebebasan berpikir dan berekspresi.

Religion and corruption prevention from the perspective of Islamic organizations

Agung Danarta — 2026-06-26

This research seeks to elucidate the perspectives of Islamic organizations, specifically Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, on corruption and its prevention. This examination is necessitated by Indonesia’s persistently high corruption index, which reflects the numerous issues faced by individuals lacking strong character and a religious basis for self-control. This investigation employed W. Richard Scott’s institutional theory, which was delineated into three indicators: regulatory, normative, and cognitive cultural. This study adopted a descriptive qualitative method, utilizing NVivo 12 for data processing, to gather information from journals, websites, and books to bolster the case. NU categorizes corruption as a sin and an act of immorality, defined as the abuse of authority for personal or others’ gain. Consequently, NU’s preventive measures involve enhancing the role of Islamic boarding schools, moral education, the influence of ulama, strict sanctions, community engagement, and a sense of responsibility. Furthermore, Muhammadiyah posits that corruption undermines social order, exacerbates inequality, and obstructs national progress, rendering it a significant crime that contravenes the principles of Islamic teachings, particularly those pertaining to trust, justice, and public welfare. Accordingly, Muhammadiyah’s preventive measures include reinforcing monotheistic values through Islamic morals, promoting transparency and accountability in organizational governance, implementing Islamic-oriented anti-corruption education, enhancing the culture of amar ma’ruf nahi munkar, and exemplifying uswah hasanah.

Urgensi penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif dalam konteks organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, atas tindakan perilaku korupsi dan pencegahannya berdasarkan masing-masing pandangan setiap organisasi Islam. Pencegahan tersebut didasari oleh Indeks Korupsi yang masih sangat tinggi di Indonesia, yang merupakan cerminan masih banyaknya masalah pada setiap individu yang tidak memiliki karakter dan keyakinan agama yang kuat sebagai fondasi pengendalian diri. Artikel ini menggunakan teori institusional dari W.Richard Scott yang dirumuskan menjadi 3 indikator yaitu regulatif, normatif, kultural kognitif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengolahan data menggunakan NVivo 12 untuk menjaring data dari jurnal, website, dan buku untuk memperkuat argumentasi. Hasilnya adalah bahwa Nahdlatul Ulama mengategorikan korupsi sebagai dosa dan maksiat, yaitu menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Maka pencegahan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah menguatkan peran pesantren, pendidikan moral, peran ulama, sanksi tegas, partisipasi umat, dan rasa tanggung jawab. Selain itu, dalam pandangan Muhammadiyah, korupsi merusak tatanan sosial, menambah ketimpangan, dan menghalangi kemajuan bangsa sehingga tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan besar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama terkait dengan amanah, keadilan, dan kesejahteraan umat. Maka pencegahan yang diberikan oleh Muhammadiyah adalah penguatan nilai tauhid dengan akhlak islami, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, pendidikan anti korupsi berbasis Islam, penguatan budaya amar ma’ruf nahi munkar, dan keteladanan uswah hasanah.

Social media trends and the development of da'wah in Wonosobo, Indonesia

Zaenal Sukawi — 2026-02-26

This study aims to critically analyze social media research trends, developments, challenges, and opportunities for da'wah in Wonosobo, Indonesia, within the context of the socio-cultural community. It employs a mixed-methods triangulation design that merges, analyzes, and interprets both qualitative and quantitative data. The results show that, in 2023, social media trends are dominated by Instagram (65% ), followed by websites (4%). Instagram is effectively used for da'wah, as indicated by the ANOVA test, with a predicted Ŷ1 = 75.56 + 7.22 = 82.78. The 95% confidence interval shows that the parameter estimate for Instagram is between 2,345 and 12,099. This parameter is significant; the p-value is 0.004 < 0.05, so H1 is accepted. Instagram's effectiveness is due to its attractive visual content, adaptation to real conditions, easy-to-access, easy-to-understand language, interesting narratives, and rapid dissemination. Furthermore, this media is also controlled and validated by da'wah experts to ensure that the truth of da'wah content does not deviate from Islamic teachings. These results offer an opportunity to spread da'wah and Islamic understanding through various da'wah activities, social events, invitations, appeals, and the spread of goodness; however, the challenge lies in the style and approach of da'wah, as well as in segmenting the congregation by cultural background. Preachers need to maintain a balance between upholding the traditional values at the heart of their da'wah. Research recommends that social media be a strategic tool for da'wah, with its approach, strategy, and self-image, providing strong justification based on the community's socio-cultural background.

Tujuan penelitian untuk menganalisis kritis tren penelitian media sosial dan perkembangan, tantangan dan peluang da’wah di Kabupaten Wonosobo, Indonesia, berdasarkan sosial budaya masyarakat. Metode ini menggunakan desain triangulasi metode campuran yang menggabungkan, menganalisis, dan menafsirkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tren media sosial didominasi oleh Instagram dengan 65%, diikuti oleh situs website dengan 4%. Instagram efektif digunakan sebagai media dakwah berdasarkan uji ANOVA dengan prediksi Ŷ1 = 75,56 + 7,22 = 82,78. Interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa estimasi parameter untuk Instagram berada antara 2.345 dan 12.099. Parameter ini signifikan karena nilai p adalah 0,004 < 0,05, sehingga H1 diterima. Efektifitas Instagram disebabkan oleh konten visualnya yang menarik, adaptasi terhadap kondisi nyata, mudah diakses, Bahasa yang mudah dipahami, narasi yang menarik dan penyebaran yang cepat. Selanjutnya media ini juga dikendalikan dan divalidasi oleh expert (ahli da’wah) untuk memastikan bahwa kebenaran konten da’wah tidak menyimpang dari ajaran islam. Hasil ini menawarkan kesempatan untuk menyebarkan da’wah dan pemahaman keislaman melalui berbagai aktivitas da’wah, sosial, ajakan, himbauan, serta penyebaran kebaikan. Namun tantangannya terletak pada gaya dan pendekatan da’wah serta segmentasi jama’ah berdasarkan latar belakang. Para penda’wah perlu menjaga keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi yang menjadi inti dari da’wah. Penelitian ini merekomendasikan agar media social menjadi sarana strategis da’wah dengan pendekatan, strategi, citra diri menjadi alasan kuat berdasarkan latar belakang sosial budaya masyarakat.

Aisyiyah muballighat’s digital da’wah on YouTube: expanding pious agency, identifying challenges, and mapping emerging trends

Kurniawati Hastuti Dewi — 2026-06-26

Situated within the context of Society 5.0 and the rise of the Internet of Things (IoT), this paper examines how ‘Aisyiyah’s Muballighat (female preachers of Muhammadiyah) engage in digital da’wah, particularly through YouTube, focusing on their strategies, challenges, and emerging trends. This qualitative research draws on interviews and Focus Group Discussions with ‘Aisyiyah Muballighat and members of the Majelis Tabligh and Ketarjihan (MTK) central board of ‘Aisyiyah, alongside an observational analysis of their YouTube content from 2020 to 2025. The findings indicate that while the MTK central board of ‘Aisyiyah initially relied on the Muhammadiyah Majelis Tabligh YouTube channel during 2020–2022, they have, since 2023, successfully established and managed their own channel. This digital expansion highlights how ‘Aisyiyah’s Muballighat are actively shaping gendered religious authority and asserting their presence within digital spaces that male religious figures have traditionally dominated. Nevertheless, challenges remain, including limited financial support, rigid SOPs, weak personal branding, and low audience engagement. This paper further reveals that the YouTube content produced by the MTK central board of ‘Aisyiyah in 2023–2025 not only centers on themes of faith and piety in the Risalah Perempuan Berkemajuan, reflecting forms of “pious agency”, but also demonstrates a growing engagement with contemporary issues. This shift indicates an expansion of this “pious agency” into a broader form of public piety, where religious commitment is articulated through social responsibility and active civic participation

Dalam konteks Masyarakat 5.0 dan munculnya Internet of Things (IoT), makalah ini mengkaji bagaimana Muballighat ‘Aisyiyah (pendakwah perempuan Muhammadiyah) terlibat dalam dakwah digital, khususnya melalui YouTube, dengan fokus pada strategi, tantangan, dan tren yang muncul. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada wawancara dan Focus Group Discussions dengan Muballighat ‘Aisyiyah dan anggota dewan pusat Majelis Tabligh dan Ketarjihan (MTK) ‘Aisyiyah, serta analisis observasional terhadap konten YouTube mereka dari tahun 2020–2025. Temuan menunjukkan bahwa meskipun dewan pusat MTK ‘Aisyiyah awalnya bergantung pada saluran YouTube Majelis Tabligh Muhammadiyah selama tahun 2020–2022, sejak tahun 2023 mereka telah berhasil membangun dan mengelola saluran mereka sendiri. Ekspansi digital ini menyoroti bagaimana Muballighat ‘Aisyiyah secara aktif membentuk otoritas keagamaan berbasis gender dan menegaskan kehadiran mereka di ruang digital yang secara tradisional didominasi oleh tokoh agama laki- laki. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk dukungan keuangan yang terbatas, SOP yang kaku, personal branding yang lemah, serta keterlibatan audiens yang rendah. Penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa konten YouTube yang diproduksi oleh dewan pusat MTK ‘Aisyiyah pada tahun 2023–2025 tidak hanya berpusat pada tema iman dan kesalehan dalam Risalah Perempuan Berkemajuan, yang mencerminkan bentuk-bentuk “aksi kesalehan”, tetapi juga menunjukkan keterlibatan yang semakin meningkat dalam isu-isu kontemporer. Pergeseran ini menunjukkan perluasan aksi kesalehan ke dalam bentuk kesalehan publik yang lebih luas, di mana komitmen keagamaan diartikulasikan melalui tanggung jawab sosial dan partisipasi sipil yang aktif.

Sufism-inspired multicultural education: pedagogical strategies for fostering social harmony in borderland schools

Muhiddinur Kamal — 2026-02-27

This study highlights the importance of Sufism-based multicultural education in promoting social harmony in schools located in border areas, especially between West Sumatra and North Sumatra. This aspect has been overlooked in many previous studies on multicultural education. Using a qualitative descriptive approach within the framework of the sociology of education, this research shows that integrating Sufism values into the curriculum can improve tolerance, empathy, and respect for diversity. In addition to delivering the curriculum, teachers act as vital role models, instilling spiritual values in students’ daily lives and the school environment. Sufism-based multicultural education also encourages collaboration among schools, communities, and religious institutions to foster an inclusive and harmonious social atmosphere. The findings highlight the importance of the spiritual dimension as a crucial strategy in implementing multicultural education that promotes social cohesion in border regions.

Studi ini bertujuan menjelaskan signifikansi pendidikan multikultural berbasis tasawuf dalam membentuk harmoni sosial di sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan, khususnya antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Konteks tersebut selama ini masih terabaikan dalam berbagai studi-studi pendidikan multikultural sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam kerangka sosiologi pendidikan, penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai tasawuf ke dalam kurikulum mampu memperkuat nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain kurikulum, peran guru sangat penting sebagai teladan dalam menginternalisasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan sekolah. Pendidikan multikultural berbasis tasawuf juga membangun sinergi antara sekolah, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam menciptakan iklim sosial yang inklusif dan harmonis. Signifikansi studi ini menegaskan pentingnya dimensi spiritual sebagai strategi utama dalam merealisasikan pendidikan multikultural yang mampu memperkuat kohesi sosial di wilayah perbatasan.